Silaturahmi Santai Ketum PPWI dan Wakil Ketua DPR RI Bahas Aspirasi Publik
Frankie Ngantung,
JAKARTA, MANIMPANG.com — Dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (10/12/2025) pagi.
Pertemuan berlangsung di The Café, Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, mulai pukul 08.00 hingga 09.30 WIB. Selain keduanya, hadir pula Wasekjen PPWI, Julian Caisar. Meski hanya ditemani secangkir kopi pagi, dialog berjalan penuh makna dan jauh dari nuansa formalitas.
Pertemuan tiga perantau dari Sumatera itu berlangsung cair dan bersahabat. Wilson berasal dari Pekanbaru, sementara Dasco dan Julian dari Palembang. Kedekatan latar belakang membuat pembicaraan mengalir ringan namun tetap substansial.
Dalam kesempatan tersebut, Wilson menyampaikan berbagai persoalan masyarakat yang menjadi perhatian organisasi. Salah satunya adalah keluhan warga Lampung Selatan terkait ganti rugi lahan tol yang belum dibayarkan meski para pemilik lahan telah memenangkan gugatan hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
“Putusan sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi pembayaran belum juga dilakukan. Warga datang ke PPWI agar suaranya didengar,” ujar Wilson.
Ia juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap seorang lansia di Tangerang yang disebut melibatkan oknum aparat dan seorang pengusaha.
Menurut Ketum PPWI, kasus ini menunjukkan lemahnya posisi masyarakat kecil saat berhadapan dengan kekuatan modal.
“Ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi menyangkut nilai-nilai kemanusiaan,” Wilson menjelaskan.
Sebelum pertemuan, Dasco lebih dulu memberikan klarifikasi melalui voice note mengenai pemberitaan yang mengaitkannya dengan judi online dan dugaan TPPO di Kamboja.
Ia menjelaskan bahwa pada 2012 perusahaannya hanya mengerjakan proyek pembangunan hotel, yang kemudian berubah fungsi menjadi fasilitas judi online tanpa keterlibatannya.
Secara keseluruhan, pertemuan berlangsung hangat dan penuh keterbukaan. Wilson berharap komunikasi informal seperti ini dapat mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat dengan cara yang adil dan manusiawi. (TIM/AG’Q)
