MINAHASA, MANIMPANG.com — Pemerintah Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, yang diwakili oleh Elvira Handayani Jacobus SE ME., turut ambil bagian dalam Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2025 yang diperuntukkan bagi para operator desa se-Kabupaten Minahasa Angkatan I dan II.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari 28 hingga 30 Juli 2025, dan dipusatkan di Manado Tateli Resort and Convention Center.
Workshop ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr Lynda Watania MSi.
Dalam sambutan pembukaannya, Watania mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan mengajak seluruh peserta untuk berterima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dalam kondisi yang baik. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Ini adalah momentum yang tepat. Pemerintah menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan memberikan pengetahuan tambahan bagi para operator, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, digitalisasi sistem keuangan desa bukan hanya tren, tetapi kebutuhan yang harus dipenuhi agar pengelolaan anggaran lebih efisien dan transparan.
“Siskeudes berbasis digital perlu diterapkan secara menyeluruh karena sistem manual cenderung lambat, rawan kesalahan, dan kurang akurat,” jelasnya.
Sekda juga menyoroti urgensi data yang valid dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, seperti dalam distribusi program bantuan sosial termasuk BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tepat hanya dapat dihasilkan dari data yang benar. “Kesalahan data dapat menyebabkan kebijakan yang salah sasaran,” katanya.
Lebih jauh, ia mengajak para peserta untuk tidak lengah terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan 5.0 yang ditandai dengan otomasi dan penggunaan kecerdasan buatan.
Oleh karena itu, menurut Watania, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di tingkat desa menjadi hal yang mutlak.
“Kalau operator desa tidak meningkatkan keahlian, bagaimana bisa mengelola dana desa dengan optimal? Padahal desa merupakan garda terdepan pembangunan,” ucapnya.
Selain menyoroti aspek teknis, ia juga menekankan pentingnya peran desa sebagai wadah kehidupan masyarakat yang majemuk. Menurutnya, keragaman budaya, agama, dan adat istiadat yang ada di desa bukanlah hambatan, melainkan kekuatan untuk mempererat kebersamaan.
“Desa harus menjadi pemersatu. Di sanalah nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan,” tutupnya.
Workshop ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, serta melibatkan 227 operator desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Minahasa. (AK)







