SULUT, MANIMPANG.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebanyak dua hari dalam sepekan.
Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
WFH dijalankan dengan skema 50 persen, di mana ASN bekerja dari rumah pada Rabu dan Kamis, sementara hari lainnya tetap masuk kantor.
Untuk memastikan efisiensi energi, Inspektorat bersama Satpol PP akan melakukan patroli rutin setelah jam kerja guna mencegah pemborosan listrik di perkantoran.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam apel perdana pasca libur Idul Fitri dan Nyepi di Kantor Gubernur Sulut, Senin (30/03/2026).
Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, mengawali arahannya dengan ucapan selamat kepada ASN yang merayakan hari besar keagamaan, sekaligus mengajak menjadikan momen tersebut sebagai penguat pengabdian.
Dalam arahannya, gubernur mengingatkan pentingnya tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik.
“Setiap ASN digaji oleh rakyat dan negara, sehingga sudah seharusnya bekerja penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan WFH agar tidak disalahgunakan. Menurutnya, fasilitas tersebut tetap harus diiringi dengan kedisiplinan kerja.
“Tidak ada alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan semua harus menjaga integritas,” katanya.
Selain itu, perhatian turut diarahkan pada isu kebersihan lingkungan.
Pemprov Sulut menetapkan kegiatan kerja bakti rutin setiap Selasa dan Jumat.
Pada Selasa, masing-masing perangkat daerah membersihkan lingkungan kantor, sedangkan Jumat dilakukan bersama Forkopimda.
Gubernur menilai kepedulian terhadap kebersihan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait sampah plastik dan puntung rokok.
Ia menekankan bahwa lingkungan yang bersih menjadi bagian penting dalam mendukung citra daerah.
Di sisi lain, Yulius juga menyampaikan capaian sektor pariwisata Sulut yang meningkat hingga 56 persen dan menempatkan daerah ini di posisi kedua nasional untuk kunjungan wisatawan mancanegara.
Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat lengah.
“Keberhasilan ini bukan hanya hasil promosi, tetapi kerja bersama, termasuk menjaga kebersihan dan kenyamanan daerah,” harap Gubernur.
Menutup arahannya, gubernur berharap kebijakan WFH dan kegiatan korve dapat dijalankan dengan kesadaran, bukan sekadar rutinitas.
Ia menekankan bahwa lingkungan yang bersih akan berdampak pada kesehatan dan kualitas pelayanan publik. (AG’Q)
