MINAHASA, MANIMPANG.com – Pemenuhan kebutuhan anak usia dini tidak cukup hanya melalui kegiatan belajar mengajar. Kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan hingga lingkungan yang sehat juga menjadi bagian penting dalam membangun layanan pendidikan yang berkualitas.
Hal inilah yang didorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) dengan melibatkan enam organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan penyusunan dokumen kerja lintas sektor yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) di Yama Resort Tondano, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama enam OPD terkait.
Keenam OPD tersebut meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Bapelitbangda Minahasa.
PKS ditandatangani Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF, Agnesia B.C. Tewu, SSTP, MAP, bersama para kepala OPD.
Penandatanganan disaksikan Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa sekaligus Bunda PAUD, Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, SE, serta Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, MSi.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Minahasa mendorong pemenuhan delapan indikator PAUDHI agar kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi secara terpadu.
Kepala Dinas Pendidikan Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, melalui Agnesia Tewu, menjelaskan bahwa PAUD berkualitas harus mencakup berbagai aspek yang menunjang tumbuh kembang anak.
“PAUD berkualitas tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar. Layanan ini juga harus didukung pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak,” jelasnya.
Delapan indikator yang menjadi perhatian meliputi penyelenggaraan kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, koordinasi layanan kesehatan dan gizi, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemberian makanan bergizi, pemantauan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta ketersediaan sanitasi layak dan air bersih.
Menurut Tewu, pelaksanaan indikator tersebut membutuhkan keterlibatan satuan PAUD, orang tua, tenaga kesehatan, dan perangkat daerah sesuai bidang tugas masing-masing.
Satuan PAUD juga didorong berkoordinasi dengan puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat untuk mendukung pemeriksaan kesehatan, imunisasi, serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.
Pembiasaan mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang turut menjadi bagian dari layanan tersebut.
Selain kesehatan dan gizi, pendataan identitas peserta didik serta pemutakhiran data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga menjadi perhatian.
Tewu menjelaskan, satuan PAUD tidak harus menyediakan seluruh layanan secara mandiri. Sebaliknya, satuan pendidikan diharapkan menjadi penghubung bagi anak dan keluarga untuk mendapatkan layanan esensial sesuai kebutuhan.
“Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi penting agar dukungan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan dapat berjalan terpadu,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Maudy Pangerapan, MAP; Kepala Dinas Sosial Dr. dr. Maya Rambitan, M.Kes; Kepala Dinas Kesehatan Dr. dr. Olviane Rattu, M.Kes; Kepala Dinas P3A Agustine Mangundap, SE; Kepala Disdukcapil Meidy Rengkuan, SH, MAP; serta Kepala Bapelitbangda Edwin Muntu.
Hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan Lidya Pelealu, SSTP, MAP, para kepala seksi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, serta jajaran staf. (AG’Q)
