MINAHASA, MANIMPANG.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa menyelenggarakan Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2025 bagi para operator desa se-Kabupaten Minahasa, Angkatan I dan II.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 28 hingga 30 Juli 2025, dan dipusatkan di Manado Tateli Resort and Convention Center. Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, M.Si.
Dalam sambutannya, Sekda Minahasa menyampaikan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan ini, serta mengajak seluruh peserta untuk mensyukuri kesempatan bertemu dan belajar dalam suasana yang sehat dan kondusif.
“Ini merupakan momen penting. Pemerintah menghadirkan narasumber-narasumber berkompeten untuk memperkaya wawasan para operator desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik,” ujar Watania.
Ia juga menekankan urgensi penerapan teknologi digital dalam tata kelola keuangan desa. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan tuntutan zaman yang wajib diterapkan demi mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
“Penggunaan sistem digital dalam Siskeudes adalah keniscayaan. Cara manual ketinggalan zaman, rawan kesalahan, dan tidak sepresisi teknologi digital,” katanya.
Watania turut menggarisbawahi pentingnya akurasi data dalam mendukung berbagai kebijakan, terutama dalam penyaluran bantuan sosial seperti BPJS Kesehatan.
“Seluruh keputusan pemerintah bertumpu pada data. Bila datanya keliru, kebijakannya pun bisa meleset,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak para operator desa untuk siap menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dan bahkan 5.0, di mana sistem otomatis dan kecerdasan buatan (AI) mulai mengambil alih berbagai pekerjaan manusia.
“Jika para operator tidak meningkatkan kapasitasnya, bagaimana bisa mengelola dana desa secara optimal? Padahal desa adalah garda terdepan pembangunan, sehingga SDM-nya harus siap menjawab tantangan era digital,” ucapnya.
Tak hanya membahas aspek teknis, Watania juga menyoroti peran strategis desa sebagai entitas hukum terkecil yang mempersatukan keberagaman budaya, agama, dan adat. Ia menekankan bahwa keberagaman seharusnya menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan nasional.
“Desa harus menjadi pemersatu. Di sinilah nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dihidupkan,” pungkasnya.
Workshop ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, serta diikuti oleh 227 operator desa dari seluruh wilayah Minahasa. (*/AK)
