MINAHASA, MANIMPANG.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dipimpin Bupati Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P (RD) bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S (VaSung), serta Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional tentang Pengendalian Inflasi.
Agenda ini juga dirangkaikan dengan evaluasi peran pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, serta upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kegiatan berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom, Senin (08/09/2025), dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, dengan arahan langsung Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.
Rakor tersebut juga diikuti sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR Dr. Drs. Imran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta JAM Datun Kejaksaan RI Dr. R. Narendra Jatna.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti tiga isu utama. Pertama, kepala daerah diminta segera mengambil langkah inovatif sesuai kondisi lokal untuk menanggapi situasi terkini. Kedua, mempercepat penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Ketiga, menjaga kestabilan inflasi yang saat ini dinilai terkendali.
“Inflasi nasional tetap terjaga, bahkan turun dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen. Ini capaian yang patut diapresiasi dan harus kita pertahankan,” Karnavian menjelaskan.
Lebih jauh, Tito mengingatkan pentingnya konsolidasi di tingkat daerah. Ia mendorong kepala daerah untuk rutin menggelar rapat bersama Forkopimda, membangun komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, serta mengadakan doa bersama lintas elemen demi menjaga keamanan dan ketertiban.
Selain soal inflasi, Mendagri juga menekankan dukungan pemerintah pada program 3 juta rumah. Bentuk nyata program ini mencakup distribusi kunci hunian rusunawa, penyediaan rumah subsidi gratis, hingga relokasi warga dari kawasan yang tidak layak huni.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati RD menyampaikan kesiapan Minahasa mendukung langkah pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen menjalankan arahan Mendagri. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mempercepat penanganan kemiskinan. Program pro-rakyat tetap menjadi prioritas kami, dengan mengoptimalkan peran masyarakat untuk menjaga keamanan dan kondusivitas,” ujar RD.
Bupati menambahkan, hasil rakor ini menjadi dorongan kuat bagi Pemkab Minahasa dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial demi mewujudkan masyarakat yang bermarwah, maju, dan sejahtera.
Rakor tersebut juga diikuti pejabat lingkup Pemkab Minahasa yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). (*/AK)
