SULUT, MANIMPANG.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai mematangkan arah pembangunan 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang dibuka langsung Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (09/04/2026).
Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus merumuskan strategi pembangunan di tengah tekanan ekonomi global dan keterbatasan fiskal daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menyebut tahun 2027 sebagai fase penting dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Pembangunan diarahkan pada percepatan fondasi transformasi daerah menuju Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Ia memaparkan sejumlah fokus utama, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, hingga ketahanan pangan, energi, dan air.
Selain itu, isu pemberantasan korupsi dan narkoba serta peningkatan daya saing internasional juga masuk dalam prioritas.
Perencanaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, baik global maupun nasional.
Perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik menjadi perhatian, di samping ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia serta kebutuhan mitigasi bencana.
Di tingkat daerah, penataan wilayah pertambangan rakyat dan target pertumbuhan ekonomi tinggi juga menjadi bagian dari agenda.
Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal.
Gubernur Sulut mengungkapkan ruang keuangan daerah diperkirakan semakin terbatas dalam beberapa tahun ke depan.
“Ke depan, diperlukan langkah strategis penguatan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien dan terfokus,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif seperti CSR, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta hibah.
Dalam forum ini juga dipaparkan target makro tahun 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,7 hingga 7,7 persen, penurunan angka kemiskinan hingga sekitar 5 persen, serta peningkatan indikator pembangunan manusia dan lingkungan.
Musrenbang turut dihadiri sejumlah pejabat pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Kehadiran Pemerintah Pusat diharapkan memperkuat sinkronisasi program, khususnya dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di Sulawesi Utara.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjaga keselarasan program agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. (AG’Q)
