JAKARTA, MANIMPANG.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., saat menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat koordinasi serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
Dalam arahannya, Yusril mengatakan bahwa rekomendasi kebijakan harus menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar menjadi dokumen administratif.
Menurut Yusril, fungsi kementerian koordinator adalah memastikan setiap persoalan lintas sektor dapat diidentifikasi secara jelas, mulai dari kendala pelaksanaan, pihak yang berwenang menyelesaikan, hingga keputusan yang diperlukan.
“Menjaga Presiden berarti memastikan setiap kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh rekomendasi yang telah diserahkan ditindaklanjuti melalui rencana aksi, pembagian tugas yang jelas, serta pemantauan secara berkelanjutan.
Yusril menambahkan, keberhasilan sebuah rekomendasi tidak diukur dari tebalnya dokumen atau banyaknya rapat, melainkan dari kemampuannya membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius menyambut baik rekomendasi yang disampaikan dan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjutinya sesuai kewenangan daerah.
Ia menilai, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah penting agar program pembangunan di Sulawesi Utara berjalan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemprov Sulut juga akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta memastikan kebijakan di bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui langkah tersebut, pembangunan di Bumi Nyiur Melambai diharapkan semakin selaras dengan agenda nasional, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, jajaran penegak hukum, serta kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. (AG’Q)
