MINAHASA, MANIMPANG.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi serta peningkatan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi., usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, melalui pertemuan daring, Senin (26/05/25).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Watania menegaskan bahwa Pemkab Minahasa, di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey SSi MAP dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS, siap menjalankan dan mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis untuk menekan inflasi dan memperkuat distribusi pangan di daerah.
“Kami sepenuhnya mendukung program nasional dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kecukupan pangan bagi masyarakat. Pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan distribusi dan ketersediaan bahan pokok agar warga tetap terlindungi,” ujar Watania.
Dalam Rakornas tersebut terungkap bahwa secara nasional, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,87% year-on-year (yoy) pada triwulan pertama 2025. Di Sulawesi Utara, pertumbuhan bahkan mencapai 5,62% yoy.
Kendati demikian, sektor pangan masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk di Kabupaten Minahasa.
Pada Mei 2025, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulut mengalami deflasi sebesar -0,40%, yang sebagian besar dipicu penurunan harga komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.
Namun, inflasi tetap terjadi di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Harga beberapa komoditas utama di sejumlah kabupaten, termasuk Minahasa, masih menunjukkan fluktuasi. Harga Minyakita, misalnya, tercatat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa daerah seperti Sitaro dan Boltim, sehingga menjadi perhatian pemerintah.
Masalah lainnya adalah kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan di Sulut. Produksi bawang merah hanya mencapai 2.751 ton, jauh di bawah kebutuhan sebesar 9.959 ton, sehingga diperlukan penambahan lahan tanam seluas 743 hektare.
Begitu pula dengan kebutuhan cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Selain itu, hingga 23 Mei 2025, realisasi penggunaan Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Sulut baru mencapai 14,61%.
Oleh karena itu, pemerintah daerah termasuk Minahasa diminta untuk segera mempercepat pelaksanaan program agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam masa pemulihan pascapandemi.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi Sulut dan Kabupaten Minahasa dalam merespons dinamika harga pangan serta memperkuat strategi ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut juga diikuti oleh Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa Dr. Arody Tangkere MAP, Kepala Dinas Kominfo Maya Kainde SH MAP, Kepala BPKAD Joice Pua, Kepala Dinas PUPR Daudson Rombon ST, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes, serta jajaran pejabat Pemkab Minahasa lainnya. (*/AK)
