MINAHASA, MANIMPANG.com – Ancaman kekeringan yang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih, sektor pertanian, dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Berbagai langkah antisipasi dibahas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrem.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat Forkopimda yang dipimpin Bupati Minahasa, Robby Dondokambey (RD) di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Kecamatan Tondano Barat, Selasa (27/10/2026).
Dalam rapat tersebut, RD mengatakan pentingnya sinergi lintas instansi untuk menghadapi dampak kekeringan dan cuaca panas yang melanda wilayah Minahasa.
“Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan air bersih, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kesehatan masyarakat. Tanaman mengalami kegagalan panen, sumber air di beberapa desa menyusut, dan risiko kebakaran lahan semakin meningkat,” ujar RD saat membuka rapat.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah bersama BPBD, PDAM, PMI, TNI, dan Polri telah mengerahkan tim untuk mendata kebutuhan warga, mendistribusikan air bersih, serta mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, terutama di wilayah yang sumurnya mulai mengering dan debit air PDAM menurun.
Ancaman Karhutla juga menjadi perhatian. Aparat gabungan meningkatkan patroli, mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan, serta menyiagakan Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PMI, dan kepolisian untuk mengantisipasi kebakaran.
Di sektor pertanian, minimnya curah hujan dikhawatirkan memicu gagal panen dan mengganggu ketersediaan pangan. Karena itu, Dinas Pertanian bersama Perum Bulog dan Dinas Sosial disiagakan untuk mendata petani terdampak sekaligus menyiapkan cadangan dan bantuan pangan.
Koordinator BIN Wilayah Minahasa dalam rapat tersebut turut menyoroti perlunya penegakan hukum terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Minahasa, Maya Marina Kainde, memaparkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan di tengah kondisi cuaca yang berpotensi mengganggu produksi pertanian.
Selain persoalan lingkungan dan pangan, Forkopimda juga mengantisipasi kemungkinan konflik sosial akibat kelangkaan air bersih dan gagal panen.
Koordinasi lintas instansi dinilai penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Rapat ini dihadiri Wakapolres Minahasa Kompol Deky Ridwan Pangandaheng, Wakapolres Tomohon Kompol Stenly Mawidingan, Danramil 1302-01/Tondano Kapten Inf Djefri Ando, Kajari Minahasa Rama Eka Darma, Ketua DPRD Minahasa Frangky Wolayan, serta Sekda Minahasa Lynda Deisye Watania.
Turut hadir Koordinator BIN Wilayah Kabupaten Minahasa, Kasat Binmas Polresta Manado AKP Sonny Nexon Soputan, Ketua FKDM Kabupaten Minahasa AKBP (Purn) David Lembang, Ketua FKUB Minahasa Pdt. Evert Tangel, para asisten, kepala SKPD, serta pimpinan instansi terkait di lingkungan Pemkab Minahasa.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Minahasa bersama unsur Forkopimda berupaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrem, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih, pencegahan Karhutla, perlindungan petani, hingga menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. (AG’Q)
