SULUT, MANIMPANG.com — Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD kembali menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar untuk penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna itu dihadiri jajaran pemerintah provinsi dan anggota dewan.
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai hasil pembahasan kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025, Jum’at (24/04/2026).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerima berbagai catatan tersebut sebagai bagian dari evaluasi bersama.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE., menyampaikan apresiasi atas kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah mengkaji pelaksanaan program pemerintah secara menyeluruh.
Menurut Gubernur Yulius, rekomendasi DPRD menjadi acuan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan, termasuk aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD 2026 melalui mekanisme anggaran perubahan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah memberi perhatian pada sejumlah isu prioritas, seperti solusi bagi tenaga guru, Tenaga Harian Lepas (THL), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Upaya koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, telah dilakukan terkait kebutuhan formasi CPNS untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, arah pembangunan daerah tetap difokuskan pada penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi potensi ekonomi daerah di sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan.
Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja birokrasi.
Melalui forum tersebut, pemerintah dan DPRD menunjukkan komitmen untuk menjaga kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Semangat kebersamaan atau mapalus diharapkan terus menjadi landasan dalam mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara. (AG’Q)
