MINAHASA, MANIMPANG.com – Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting TPID Provinsi Sulut dihadiri Bupati Minahasa Dr Jemmy Kumendong MSi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr Lynda Watania MM MSi., bertempat di Ruang Rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Sabtu (04/11/23).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Gubernur Sulut Prof Dr (HC) Olly Dondokambey SE, dan membahas tentang upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah dalam penanganan Inflasi menjelang hari Raya Keagamaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Kemudian Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan, bahwa dirinya mewarning keras kepala-kepala daerah di Sulut yang malas menghadiri Rakor, Menurutnya, pentingnya kepala daerah menghadiri dan mengikuti Rakor TPID yang rutin dilaksanakan ini.
“Jika kepala daerah malas mengikuti Rakor, maka sebagai konsekuensinya mereka tak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah, untuk pengendalian inflasi. Sedangkan Kepala daerah yang rajin mengikuti rakor TPID, jelas memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi,” jelasnya.
Lanjut OD, bahwa insentif fiscal itu sangat membantu pemerintah daerah, terutama saat daerah mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.
“Jika Bupati maupun Walikota aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, tentunya mereka yang akan diberikan insentif fiscal. Dan tak lupa daerah juga harus menyediakan pelaporan,” harap Gubernur Olly.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko menyampaikan, bahwa daerah yang mendapatkan insentif fiscal nilainya cukup fantastis. Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp11 miliar, Minahasa Selatan Rp 2 triliun, Bolaang Mongondow Rp9 miliar dan Minahasa Utara Rp9 miliar.
“Daerah-daerah ini mendapatkan insentif fiscal karena capaian mereka dalam mengendalikan inflasi dengan baik dan dinilai mampu,” bebernya.
Turut Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw, para pimpinan daerah se-Sulawesi Utara, serta sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Daerah. (Angky)
