MINAHASA, MANIMPANG.com – Bupati Minahasa, Dr Noudy R P Tendean SIP MSi., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional tentang Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum 2025 melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa yang mengikuti secara daring dari Command Center, Kantor Bupati Minahasa, Senin (09/12/2024).
Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal (Purn) Prof Dr H. Muhamad Tito Karnavian BA MA PhD., dan dilanjutkan dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Presiden menyampaikan panduan terkait program swasembada pangan dan penataan kota kepada seluruh peserta rapat.
Diskusi tersebut menitikberatkan pada strategi pengendalian inflasi di tengah tantangan ekonomi global dan sosialisasi kebijakan upah minimum tahun 2025.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan ekonomi serta menjaga kesejahteraan masyarakat.
Bupati Minahasa hadir bersama sejumlah pejabat daerah, antara lain Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian SDA, serta Kepala Bagian Prokopim.
Menurut Noudy, hasil rapat ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menyusun kebijakan strategis untuk menstabilkan inflasi sekaligus memastikan pelaksanaan kebijakan upah minimum yang mendukung kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Koordinasi dan sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan dari pemerintah pusat dapat diterapkan secara optimal di daerah, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Minahasa,” ungkapnya.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mendukung kebijakan strategis nasional guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*/Angky)
