SULUT, MANIMPANG.com – Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, membuka Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah di Manado, Rabu (01/07/2026), dengan menyatakan pentingnya digitalisasi sebagai cara mempercepat pelayanan publik dan membuat birokrasi lebih efisien.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulut Jaynudin Hilimi serta Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Muhammad Averus, bersama peserta dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Tahlis menyebut transformasi digital di pemerintahan tidak boleh berhenti pada penggunaan aplikasi semata.
Menurut dia, digitalisasi harus diarahkan untuk memangkas proses kerja yang tidak efektif agar aparatur lebih fokus melayani masyarakat.
“Roh teknologi adalah memangkas waktu yang tidak efektif agar dapat digunakan untuk pelayanan publik. Esensi transformasi digital adalah efisiensi dan efektivitas,” katanya.
Ia mengatakan, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan banyak pekerjaan pemerintahan bisa dijalankan secara digital tanpa selalu mengandalkan pertemuan tatap muka.
Menurut Sekprov, pola kerja seperti itu juga dapat berdampak pada penghematan anggaran, termasuk mengurangi kebutuhan perjalanan dinas dan belanja pembangunan infrastruktur perkantoran yang tidak mendesak.
“Kalau pekerjaan bisa dilakukan secara digital, anggaran pembangunan gedung dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Koordinasi juga tidak selalu harus dilakukan secara langsung jika teknologi mampu menjembataninya,” ujarnya.
Tahlis juga menyampaikan apresiasi atas penunjukan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah agenda nasional tersebut.
Ia menilai pelaksanaan kegiatan di daerah menjadi kesempatan baik untuk memperluas pemerataan agenda nasional sekaligus mendukung efisiensi belanja pemerintah.
Dalam forum itu, ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat komitmen mempercepat transformasi digital pemerintahan, agar waktu dan sumber daya aparatur lebih banyak digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
“Kita digaji negara untuk melayani masyarakat, bukan menghabiskan waktu pada urusan administrasi. Dengan digitalisasi, waktu kita akan lebih banyak digunakan untuk pelayanan publik,” kata Tahlis. (AG’Q)
