MINUT, MANIMPANG.com — Polemik dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa di Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, terus memanas. Setelah muncul keluhan terkait minimnya pembangunan dan rusaknya fasilitas umum, kini warga kembali menyoroti kualitas proyek infrastruktur desa yang dinilai tidak sesuai standar, bahkan diduga masyarakat harus ikut menanggung biaya pembangunan. Jumat 17 Juli 2026
Sejumlah warga mengungkapkan bahwa pembangunan jalan desa yang dilakukan pemerintah desa tidak sepenuhnya dibiayai melalui anggaran yang telah dialokasikan. Menurut keterangan warga, dalam proses pembangunan tersebut masyarakat justru diminta untuk ikut menanggung biaya, sementara material yang digunakan diduga merupakan pasir pantai atau pasir putih yang diambil dari wilayah pesisir setempat.
“Setahu kami, masyarakat ikut mengeluarkan biaya untuk pembangunan jalan. Yang menjadi pertanyaan, dana desa itu digunakan untuk apa jika masyarakat masih harus ikut menanggung biaya pembangunan. Selain itu material yang dipakai juga diduga menggunakan pasir pantai,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Temuan ini menambah daftar pertanyaan masyarakat terkait transparansi penggunaan Dana Desa yang selama ini dikelola pemerintah desa.
Kepala Desa Klaim Proyek Sudah Diaudit, Warga Minta Dibuka Secara Transparan
Saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, Kepala Desa Ehe Spener Sigandong menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan telah melalui proses pemeriksaan dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. Menurutnya, proyek yang menjadi sorotan telah diperiksa dan tidak ditemukan permasalahan sebagaimana yang dituduhkan.
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan reaksi dari sebagian warga yang menilai hasil audit perlu dibuka secara transparan kepada publik. Warga meminta agar hasil pemeriksaan dan dokumen pertanggungjawaban proyek dapat diperlihatkan agar tidak menimbulkan spekulasi. Bahkan sejumlah warga mendesak agar dilakukan pemeriksaan independen oleh aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses pengelolaan Dana Desa telah sesuai ketentuan.
Masyarakat berharap adanya klarifikasi resmi dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terkait hasil audit yang dimaksud, termasuk ruang lingkup pemeriksaan, temuan, serta rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah desa.
Kepala Desa Kumpulkan Warga untuk Sosialisasi Bantuan, Namun Pertanyaan Soal Dana Desa Belum Terjawab
Di tengah mencuatnya berbagai sorotan publik, berdasarkan informasi yang dihimpun, pada hari ini Kepala Desa Ehe mengumpulkan masyarakat di Balai Desa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait berbagai program bantuan pemerintah. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah warga dan membahas berbagai program bantuan yang akan maupun sedang disalurkan.
Meski demikian, sebagian warga menilai sosialisasi tersebut tidak serta-merta menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini berkembang mengenai penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan pembangunan. Warga berharap pemerintah desa dapat membuka secara transparan seluruh dokumen penggunaan anggaran, realisasi pembangunan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Masyarakat Desa Ehe kini mendesak agar aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan instansi pengawas terkait, melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang merugikan keuangan negara maupun masyarakat.
“Kalau memang semua penggunaan anggaran sudah sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk menutup-nutupi dokumen dan hasil pemeriksaan. Kami hanya ingin kejelasan agar masyarakat tahu ke mana dana desa digunakan,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terkait hasil audit yang disebutkan oleh Kepala Desa Ehe. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan akurat. (Tim)
