SULUT, MANIMPANG.com — Pemprov Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (30/6/2026), sebagai upaya memperkuat basis data ekonomi daerah.
Acara tersebut dihadiri Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, SE, ME, jajaran Forkopimda, serta kepala daerah se-Sulawesi Utara.
Selain itu, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyampaikan bahwa data menjadi fondasi penting dalam kebijakan pembangunan.
Ia menyebut, “Pemerintah daerah memerlukan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya untuk menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, mengembangkan sektor unggulan, hingga mengurangi kesenjangan antarwilayah.”
Data BPS mencatat perekonomian Sulawesi Utara tumbuh 5,54 persen (yoy) pada Triwulan I-2026, didukung sektor pertanian, perdagangan, transportasi, industri pengolahan, dan konstruksi.
Struktur ekonomi daerah mencatat kontribusi pertanian 21,18 persen, perdagangan 13,54 persen, transportasi 11,83 persen, industri pengolahan 11,79 persen, dan konstruksi 9,25 persen, serta ditopang Kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang berbasis pariwisata hijau dan regenerative tourism.
Sensus Ekonomi 2026 memperluas cakupan dengan mendata sektor pertanian dan usaha, mencakup usaha mikro hingga besar, formal maupun informal.
Gubernur menginstruksikan bupati dan wali kota se-Sulut untuk mendukung pelaksanaan sensus hingga tingkat desa dan kelurahan, serta meminta masyarakat dan pelaku usaha memberikan data secara kooperatif.
Menutup kegiatan, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPS RI atas penyediaan data statistik serta menekankan pentingnya sinergi untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemprov menilai keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi publik, sehingga kolaborasi lintas sektor dipandang penting untuk menghasilkan data berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan berkelanjutan di daerah ke depan dan nasional secara konsisten terukur berkelanjutan. (AG’Q)
