MINAHASA, MANIMPANG.com — Upaya Kabupaten Minahasa mengejar target sanitasi aman mulai dipacu lewat penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah itu dibahas dalam audiensi Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dipimpin Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (09/07/2026).
Audiensi tersebut menjadi titik konsolidasi Pemkab Minahasa untuk menata arah kebijakan sanitasi daerah.
Selain memotret kondisi sanitasi terkini, pertemuan itu juga membahas sejumlah tantangan yang masih dihadapi serta menyusun usulan paket kebijakan guna mempercepat peningkatan layanan sanitasi bagi masyarakat.
Sejumlah pimpinan OPD hadir dalam pertemuan itu, masing-masing Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kominfo, serta Tim PFI Implementasi BPBPK Sulawesi Utara.
Sekda Lynda mengatakan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten tidak bisa dijalankan secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah.
Menurut dia, keberhasilan program sanitasi sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antarperangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Ia menjelaskan, audiensi itu menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen bersama agar program sanitasi berjalan lebih terintegrasi.
Dengan sinergi antarsektor, Pemkab Minahasa berharap kebijakan sanitasi dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan program sanitasi yang terintegrasi,” ujarnya.
Pemkab Minahasa menargetkan implementasi SSK tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga.
Langkah itu sekaligus diarahkan untuk mendukung pencapaian target Sanitasi Aman sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Kabupaten Minahasa. (AG’Q)
