SULUT, MANIMPANG.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 sekaligus Ranperda Perizinan Berusaha dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut di Manado, Selasa (23/06/2026), yang menyoroti kinerja fiskal, ekonomi, dan pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara.
Kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus SE, Pemprov Sulut disebut menjaga ketahanan fiskal dengan realisasi pendapatan Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dan belanja Rp3,32 triliun atau 91,36 persen, menghasilkan SiLPA Rp177,13 miliar.
Selain itu, aset daerah naik menjadi Rp11,49 triliun dari Rp10,78 triliun, sementara kewajiban turun menjadi Rp849 miliar dari Rp1,26 triliun.
Pertumbuhan ekonomi Sulut pada 2025 tercatat 5,66 persen, melampaui nasional 5,11 persen.
Tingkat kemiskinan berada di 6,62 persen, pengangguran 5,78 persen, inflasi 1,23 persen, dan IPM 76,32.
Sejumlah capaian lain meliputi penurunan stunting, kenaikan Nilai Tukar Petani 125,21, dan Nilai Tukar Nelayan 112,17.
Pemerintah juga mencatat revitalisasi Museum Negeri Sulut serta predikat WTP ke-12 dari BPK RI.
Gubernur Yulius menyebut, “kinerja fiskal daerah tetap terjaga melalui efisiensi dan akuntabilitas.”
Pembahasan Ranperda Perizinan Berusaha didorong untuk mempercepat investasi dan memperkuat UMKM serta kepastian hukum di daerah.
Pemprov Sulut berharap sinergi DPRD terus berlanjut guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Bumi Nyiur Melambai.
Paripurna diikuti DPRD Sulut dan jajaran Pemprov, membahas laporan APBD 2025 serta arah kebijakan perizinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan serta memperkuat tata kelola fiskal dan pelayanan publik kedepan di Sulawesi Utara Indonesia kawasan timur. (AG’Q)
