SULUT, MANIMPANG.com — Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus (Mapalus) pendukung Prabowo–Gibran (Pragib) Sulawesi Utara menyampaikan aspirasi sekaligus dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat saat menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (25/06/2026).
Aksi tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE bersama Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay, SH, MH.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius terlebih dahulu mengajak sekitar 20 perwakilan massa untuk berdialog di ruang rapat guna mendengarkan poin-poin aspirasi yang disampaikan.
Usai dialog terbatas, ia kemudian menemui peserta aksi yang berada di halaman kantor dan menyampaikan penjelasan langsung dari atas kendaraan operasional massa agar seluruh peserta dapat menerima informasi secara menyeluruh.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih,” ujar Gubernur di hadapan massa.
Ia menambahkan, program MBG dinilai memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memberikan dampak ekonomi berantai bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok pangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan capaian Sulawesi Utara yang saat ini tercatat sebagai salah satu provinsi dengan penurunan angka stunting tertinggi di Pulau Sulawesi, yang dinilai sejalan dengan agenda pemenuhan gizi nasional.
Selain itu, ia turut menjelaskan sejumlah dukungan pemerintah pusat, termasuk pengembangan 15 ribu hektare lahan sawah, bantuan bibit jagung untuk 15 ribu hektare lahan, serta distribusi bibit kelapa bagi petani.
Terkait aspirasi mengenai percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta kementerian terkait.
“Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar proses regulasi dan legalisasi pertambangan rakyat dapat segera berjalan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para penambang,” katanya.
Aksi yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur tersebut berjalan tertib hingga selesai.
Usai menerima tanggapan dari pemerintah provinsi, massa kemudian melanjutkan perjalanan untuk menyampaikan aspirasi ke Markas Polda Sulawesi Utara dengan pengawalan aparat keamanan. (AG’Q)
